Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Pemilihan kepala daerah serentak tinggal hitungan bulan. Setelah pilpres dan pileg berlalu dan tinggal menunggu pelantikan, pesta demokrasi akan kembali digelar November mendatang. Tahapan demi tahapan terus dilakukan oleh penyelenggara.

Partai politik juga sudah mulai mencari, berkoalisi, dan akhirnya mengusung pasangan calon. Calon jalur independen juga sedang berusaha mengumpulkan dukungan KTP. Para kandidat juga sudah percaya diri tebar pesona dengan berbagai baliho mengenalkan diri di ruang publik. Masyarakat sendiri sudah mulai membahas berbagai alternatif calon dan peluangnya di warung-warung kopi, kaf�, dan lain-lain.

Di samping persiapan yang matang khususnya oleh KPU, ada dinamika dan partisipasi publik, salah satu aspek penting penentu kualitas pemilihan kepala daerah adalah aspek pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu di tingkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bicara pengawasan, maka posisi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menjadi sangat strategis.

Memahami regulasi
Apabila dicermati, ada beberapa regulasi yang mengatur tentang penegakan hukum terpadu. Pertama, Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020, tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Regulasi ini melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa regulasi inilah yang akan menjadi pedoman dalam pilkada serentak November mendatang.

Kedua, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Regulasi ini merupakan pengganti atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum. Peraturan Bawaslu ini melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan ini, maka dapat dikatakan bahwa perbawaslu ini menjadi pedoman dalam pemilu yang notabenenya khusus untuk pilpres dan pileg.

Di samping regulasi yang berbeda, sebenarnya dari istilah di undang-undang untuk pemilihan kepala daerah menggunakan istilah PEMILIHAN, meskipun publik terbiasa memakai istilah pemilihan kepala daerah (pilkada). Sementara untuk PEMILU digunakan untuk pilpres dan pileg.

Penguatan Gakkumdu

Meskipun ada perbedaan regulasi, penggunaan istilah dan calon yang dipilih berbeda, namun pengaturan di dalamnya memiliki banyak kesamaan dan hanya beberapa hal saja yang berbeda sesuai kebutuhan. Menjelang pemilihan serentak November mendatang, jika tidak ada perubahan maka peraturan bersama akan menjadi acuan Sentra Gakkumdu dalam bekerja. Posisinya yang strategis, maka butuh banyak penguatan dari sisi sumber daya maupun kelembagaan.

Dalam peraturan bersama diatur tentang asas dan prinsip penanganan pelanggaran. Ada tiga asas, yaitu persamaan di muka hukum, praduga tidak bersalah, dan legalitas. Menurut penulis, asas ini juga mencerminkan karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh sumber daya di Gakkumdu.
Persamaan di depan hukum menuntut sumber daya manusia yang dapat memberlakukan sama semua pihak, seperti penyelenggara pemilihan, partai politik, para calon, simpatisan, dan lain-lain. Kemudian asas praduga tidak bersalah menuntut bahwa adanya dugaan dan temuan harus berbasis pada bukti yang kuat, melakukan klarifikasi, penyidikan, dan seterusnya sampai diputuskan bersalah. Terakhir, asas legalitas menuntut agar semua tindakan didasarkan pada hukum, bekerja sesuai SOP yang ada dan prosedural.

Kemudian dalam peraturan bersama juga mengatur tujuh prinsip yang juga menjadi bagian dari karakter dan kompetensi yang dimiliki oleh SDM di Gakkumdu, yaitu kebenaran, keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum, cepat, sederhana dan biaya murah, dan tidak memihak. Dapat penulis simpulkan, ada 3 karakter dan kompetensi yang harus dimiliki dari asas dan prinsip di atas adalah mampu bersikap adil, taat aturan dan bekerja profesional.

Penguatan sumber daya dan kelembagaan Sentra Gakkumdu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sebenarnya sudah diatur dalam peraturan bersama, tinggal mengoptimalkannya pelaksanaannya. Mulai dari pelatihan, sosialisasi, publikasi, konseling, supervisi, pembinaan, dan pelaporan, serta anggaran. Pertama pelatihan, menurut penulis ada dua penguatan yang dapat dilakukan, dari sisi kompetensi dan capacity building.
Kompetensi dengan penguatan 3 hal. Pertama, aspek 3 P (paham tupoksi, paham aturan, dan paham prosedur). Kedua, melakukan simulasi kasus. Ketiga, melakukan telaah yurisprudensi dari putusan yang ada. Sementara itu, capacity building dengan melakukan kegiatan yang menginternalisasi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan sinergisitas.

Kemudian, di bagian sosialisasi penting memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mana saja tindak pidana pemilihan dan bagaimana alur proses penegakan hukumnya. Lalu, publikasi dapat dilakukan melalui banyak media, termasuk media sosial yang lebih efektif. Kemudian, konseling dan supervisi secara berjenjang, begitu pula pembinaan dan pelaporan secara up to date yang transparan. Terakhir anggaran, tentu harus ada supporting anggaran yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan Gakkumdu.

Semoga Gakkumdu dapat mengawal pesta demokrasi yang menghasilkan pimpinan daerah yang berkualitas.

(Artikel telah terbit di Bangkapos.com, edisi Kamis 27 Juni 2024)